Kami aktif berupaya untuk mematuhi undang-undang, regulasi, dan standar internasional yang diperlukan demi menjamin keselamatan.

Undang-undang Kebersihan Makanan MHLW Jepang

Undang-undang Kebersihan Makanan Kementerian Kesehatan, Buruh, dan Kesejahteraan (Ministry of Health, Labour and Welfare/MHLW)
Jepang adalah undang-undang yang dimaksudkan untuk mencegah bahaya karena makanan dan minuman di Jepang.
Undang-undang ini berada dalam yurisdiksi Kementerian Kesehatan, Buruh, dan Kesejahteraan, yang menetapkan prinsip-prinsip standar, indikasi, dan inspeksi makanan, aditif, dll.

• Sesuai dengan ketentuan Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan No. 52, 1951/Ketentuan Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan No. 267, 2002
• Sesuai dengan ketentuan Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan No. 201, 2006/Ketentuan Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan No. 595, 2012

Selang Terdaftar FDA (Food and Drug Administration) DMF Tipe II No.25486,
Sesuai dengan ketentuan CFR 21.170 hingga 199

FDA adalah badan pemerintah di bawah United States Department of Health and Human Services, didirikan berdasarkan undang-undang makanan, obat-obatan, dan kosmetik federal serta bertanggung jawab atas peraturan produk medis dan keamanan makanan. FDA mengkhususkan diri dalam urusan administratif, seperti perizinan dan manajemen pelanggaran produk yang bersentuhan dengan konsumen dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Klik di sini untuk informasi selengkapnya

USP (United States Pharmacopeia) Kelas VI

USP adalah organisasi kesehatan masyarakat kimiawi independen yang menetapkan standar untuk seluruh obat resep, obat bebas, suplemen nutrisi, dan produk perawatan kesehatan lainnya yang diproduksi dan dijual di Amerika Serikat. Kelas VI adalah standar paling ketat di antara kelas 1 hingga 6 yang menilai kesesuaian bahan plastik yang dimaksudkan untuk digunakan sebagai wadah atau tempat untuk formulasi parenteral.

Peraturan yang diperbaiki RoHS2 (Restriction of Harmful Substances)

RoHS Directive adalah arahan UE yang membatasi penggunaan zat berbahaya tertentu (di luar konsentrasi yang diizinkan) untuk peralatan listrik dan elektronik, dengan “risiko terhadap kesehatan manusia dan lingkungan” sebagai prioritas tertinggi. Penerapannya dimulai pada 1 Juli 2006. “RoHS2 (RoHS yang direvisi)” diamendemen pada 3 Januari 2013 untuk menambahkan satu kategori (sekarang 11 kategori). Pada 4 Juni 2015, amendemen lebih lanjut dilakukan, menambahkan empat tipe ester ftalat ke daftar zat terlarang. (Penerapan dimulai pada 22 Juli 2019)

Klik di sini untuk informasi selengkapnya

Peraturan BPOM (Indonesia: Badan Pengawas Obat dan Makanan Nasional)

Peraturan BPOM (Indonesia: Badan Pengawas Obat dan Makanan) adalah badan pemerintah yang memiliki yurisdiksi atas kualitas dan keamanan makanan dan obat-obatan di Indonesia. BPOM mengelola dan mengawasi makanan dan obat-obatan berdasarkan undang-undang dan peraturan untuk melindungi kesehatan dan keselamatan konsumen.
Peraturan pengemasan berikut ini yang ditetapkan oleh BPOM tentang pengemasan makanan berlaku sebagai peraturan terkait dengan selang.

• Badan Pengawas Obat dan Makanan Nasional HK.03.1.23.07.11.6664/2011